Sebagai salah satu sistem
pendidikan tertua di Indonesia adalah Pondok Pesantren, bahkan Pondok Pesantren
sudah berperan besar dalam pendidikan masyarakat khususnya di bidang keagamaan
jauh sebelum Indonesia ini lahir. Oleh karena itu lahirnya sebuah lembaga
pendidikan Pondok Pesantren biasanya atas dasar kegigihan perjuangan para kiai dan swadaya masyarakat, tanpa
menafikan peran serta pemerintah pada akhir-akhir ini.
Secara de jure Pondok Pesantren baru masuk dalam subsistem pendidikan nasional setelah terbitnya UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jadi lembaga pendidikan Pondok Pesantren sejak dahulu identik dengan kemandiriannya, baik dalam kelembagaan, kurikulum, manajemen, ketenagaan dan pendanaann setiap lembaga Pendidikan Pondok Pesantren, HA. Saifulloh Naji, Sekretaris Umum Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, memiliki ciri khas masing-masing, keragaman ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Pondok Pesantren. Walaupun secara umum Pondok Pesantren bisa kategorikan dalam dua kelompok, Pesantren Salaf dan Pesantren Muashirah, modern atau terpadu.
Dengan ciri khas masing-masing, tentu pondok pesantren memiliki standar, target, program, dan manajemen yang berbeda pula. “Untuk merealisasikan semua itu, membutuhkan kemandirian agar Pondok Pesantren bisa tetap tegak mengawal visi, misi dan ciri khasnya dan tidak membebani pemerintah,” papar Ketua Tanfidziyah MWC NU Sidogiri ini.
Berikut petikan wawancara perihal
kemandirian pesantren dengan HA. Saifulloh Naji dengan Pembina Majalah Insani Mokh. Syaiful Bakhri beberapa
waktu lalu.
Bagaimana
pandangan Anda tentang kemandirian pesantren?
Ada beberapa hal yang terkait
dengan kemandirian Pondok Pesantren antara lain lembaga, manajemen, kurikulum,
ketenagaan dan pendanaan. Pondok pesantren Sidogiri mandiri secara kelembagaan
karena tidak berafiliasi dengan lembaga pendidikan manapun. Manajemen dibangun
atas usaha mandiri Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) dan tidak bergantung kepada
orang lain. Standar kurikulum disahkan oleh Pengasuh dan Majelis Keluarga PPS
didasarkan pada kebutuhan perjuangan PPS.
Ketenagaan PPS memiliki standar sendiri berdasarkan kebutuhan pendidikan
dan pengajaran di PPS. Kebutuhan dana di PPS bersumber dari santri/wali santri,
usaha mandiri PPS melalui kegiatan ekonomi pesantren dan sumbangan dari alumni
dan simpatisan yang tidak mengikat dan halal.
Apakah
Sidogiri merupakan pesantren yang sudah mandiri?
Pengurus PPS sejak dahulu dididik
oleh para masyaikh PPS dalam memenuhi kebutuhan PPS dengan usaha mandiri dan
tidak bergantung kepada pihak lain, agar PPS bisa tetap tegak dalam mengawal tujuan
PPS dan budaya luhur pesantren.
Apa
yang menunjang kemandirian Sidogiri?
Faktor penunjang kemandirian
pesantren adalah tekad semua pihak untuk terus menjaga PPS ini seperti amanat
para masyaikh terdahulu dan kemandirian ekonomi pesantren. Kemandirian PPS
ditopang oleh dua hal yaitu prinsip dan sikap
mulia yang dihasilkan dari tempaan pendidikan PPS dan
profesionalitas. Seperti para guru dalam
melaksanakan tugas mengajar, mereka memiliki prinsip bahwa mengajar itu adalah
bagian dari dakwah, bagian dari khidmah terhadap para masyaikh dan santri,
bagian dari kewajiban dalam mengajarkan ilmu yang dimiliki. Bagitu pula bagi
mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi pesantren, mereka berkeyakinan ini
tidak semata-mata urusan bisnis tapi sarat dengan nilai perjuangan, ibadah dan
khidmah, karena di belakang yang mereka kerjakan terdapat banyak sekali
kegiatan pendidikan dan dakwah yang bergantung dengan usaha pesantren. Dengan
masuk dalam kegiatan usaha pesantren ini, sedikit banyak mereka memiliki andil
dalam mensukseskan pendidikan dan dakwah PPS.
Untuk
mencapai kemandirian itu apa Sidogiri menerapkan prinsip-prinsip manajemen?
Dalam merencanakan kemandirian
pesantren sesuai dengan bidangnya, PPS menjalankan semua fungsi manajemen untuk
memastikan semua planning terealisasi dengan baik.
Program
apa saja yang dikelelola oleh manajemen mandiri Sidogiri?
Ada beberapa program besar di PPS,
dan masing-masing dikelola oleh manajemen yang mandiri antara lain.
a.
Program pendidikan
baik internal PPS atau melalui lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan PPS
b.
Program Dakwah,
melalui manajemen TMTB dan Dai
c.
Program sosial,
dalam bentuk LAZ, L Kaf, DAS dan DKS
d.
Ekonomi pesantren,
melalui usaha Kopontren Sidogiri
e.
Program Alumni
PPS, melalui IASS
Program-program tersebut sekaligus
menjadi upaya mandiri PPS dalam menjalankan fungsi tafaqquh fiddin, tazkiyatun
nafsi dan dakwah.
Apa
prinsip yang menjadi standar kemandirian Sidogiri?
Prinsip-prinsip kemandirian di PPS
menjadi standar nilai dalam melakukan pengawasan, baik dalam bentuk laporan,
pengawasan lapangan dan evaluasi program.
Apa
pilar utama yang mendukung kemandirian Sidogiri?
Di organisasi PPS ada dua pilar
yang mendukung kemandirian sesuai dengan fungsinya yaitu kepemimpinan yang
kharismatik dan manajemen yang profesional. Kepemimpinan ada di Pengasuh dan
Majelis Keluarga, beliau² ini yang menetapkan arah dan haluan PPS, sedangkan
manajemen berada pada ranah pengurus dalam mewujudkan cita-cita luhur Pengasuh
dan Majelis Keluarga.
Usaha
apa yang dilakukan untuk mendukung kemandirian Sidogiri?
PPS memiliki beberapa usaha yang
dikelola oleh Kopontren Sidogiri untuk mendukung kemandirian ekonomi PPS. Hasil
usaha Kopontren Sidogiri menjadi salah satu dari 2 sumber utama pendanaan PPS
yaitu SHU Kopontren Sidogiri dan Ianah Maslahah.
Apa
manfaat kemandirian Sidogiri bagi Pemerintah?
PPS berkomitmen untuk menjadi anak
yang baik dan mandiri, tidak merepotkan orang tuanya dan sebisa mungkin membantu pemerintah.
Realita di lapangan masih banyak lembaga
pendidikan pesantren yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah, Oleh karena itu
PPS menyarankan agar bantuan itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Hal
ini sesuai dengan kaidah “Kebijakan pemerintah atas rakyat didasarkan atas
kemaslahatan”.
Oleh Mokh. Syaiful Bakhri (Guru Sosiologi SMAN 1 Gondangwetan)
